Advertisement
Berita
Home » Dandim Muba Luruskan Isu Penertiban Mobil Minyak: Bukan Kodim yang Bergerak, Kendaraan Hanya Dititipkan

Dandim Muba Luruskan Isu Penertiban Mobil Minyak: Bukan Kodim yang Bergerak, Kendaraan Hanya Dititipkan

Dandim 0401/Muba Letkol Inf Dimas Kurniawan menegaskan penertiban dilakukan aliansi LSM bersama masyarakat, sedangkan Kodim hanya menjadi tempat penitipan sementara kendaraan.

Muba, EXPOST.ID — Beredarnya informasi mengenai penertiban puluhan mobil pengangkut minyak mentah oleh Kodim 0401/Musi Banyuasin (Muba) di wilayah Sekayu, Senin (17/11/2026), menjadi perhatian publik.

Menanggapi kabar tersebut, Dandim 0401/Muba Letkol Inf Dimas Kurniawan menegaskan bahwa penertiban kendaraan bukan dilakukan oleh pihak Kodim, melainkan oleh aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) bersama masyarakat.

Dimas menjelaskan, sebelumnya rombongan aliansi LSM dan masyarakat mendatangi Kodim untuk menyampaikan persoalan maraknya minyak ilegal yang keluar dari wilayah Muba. Di sisi lain, mereka menyoroti kuota Badan Kerja Sama Operasi (BKO) minyak yang disebut semakin berkurang.

“Jadi, ada LSM dan masyarakat yang membentuk aliansi. Mereka menghadap dan menyampaikan persoalan banyaknya minyak ilegal yang keluar dari Muba, sementara kuota BKO semakin berkurang. Dari situ, rombongan melakukan penertiban,” kata Dimas, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, kendaraan yang ditemukan dalam kegiatan tersebut didata oleh pihak aliansi. Selanjutnya, kendaraan diarahkan untuk dititipkan di Kodim sebelum disalurkan menuju BKO minyak, dalam hal ini Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera (RBS).

Polisi Bongkar Dugaan Penggelapan Rp60,8 Juta oleh Karyawati Toko Listrik di Palembang

Ia menegaskan, Kodim tidak terlibat dalam proses penangkapan maupun pendataan kendaraan. Seluruh proses tersebut dilakukan oleh pihak LSM dan masyarakat yang tergabung dalam aliansi.

“Jadi, LSM mendata kendaraan yang menjadi sasaran. Semuanya dilakukan LSM tersebut dan tidak ada keterlibatan Kodim soal penangkapan dan pendataan,” ungkapnya.

Dimas juga menjelaskan, keberadaan Kodim dalam persoalan tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap kebijakan penataan dan penyaluran minyak masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ia menyebutkan, Kodim hanya menjadi tempat penitipan sementara kendaraan. Sementara itu, penyerahan kendaraan menuju BKO dilakukan langsung oleh masyarakat.

Dimas menambahkan, terdapat kesepakatan selama enam bulan agar minyak tidak keluar dari wilayah Muba. Ia berharap hasil sumber daya minyak masyarakat dapat memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat setempat.

Sambangi SMP Muhammadiyah 10, Bhabinkamtibmas Polsek Babat Toman Sampaikan Pesan Kamtibmas dan Sosialisasi Perlinsos

“Saya pribadi juga tidak suka rakyat Muba menjadi penonton, sementara harta mereka digunakan di luar dan tidak ada pajak atau hasil yang masuk ke Muba, hanya dinikmati kelompok tertentu,” tegasnya.

Terkait informasi adanya kendaraan yang kemudian dilepaskan, Dimas menjelaskan bahwa Kodim bukan merupakan tempat penyimpanan atau storage minyak. Oleh karena itu, kendaraan diarahkan menuju tempat penampungan atau storage minyak masing-masing.

Ia menegaskan, klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial sekaligus menghindari kesalahpahaman mengenai peran Kodim 0401/Muba dalam kegiatan penertiban tersebut.

Sementara itu, tokoh masyarakat Muba, H. Yusnin, meminta agar persoalan penertiban kendaraan pengangkut minyak mentah dibahas secara bersama melalui Forkopimda. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman maupun tindakan di lapangan.

Yusnin mengatakan, pihaknya memiliki perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas sumur minyak. Ia menilai, terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 merupakan kebijakan pemerintah terkait penataan sumur minyak masyarakat. Namun, menurutnya, masih ada sejumlah persoalan yang perlu diperjelas, termasuk aktivitas penyulingan yang dinilai belum tercakup secara jelas dalam pengaturan tersebut.

Truk Engkel Tabrak Median dan Terbalik, Arus Lalu Lintas Soekarno Hatta Jadi Perhatian

“Kenapa peraturan ini diterbitkan dengan melibatkan Forkopimda secara langsung, mulai dari gubernur, Panglima, Kapolda, Kajati hingga jajaran di bawahnya. Artinya, persoalan ini memang perlu dikoordinasikan bersama,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, keberanian masyarakat melakukan penertiban dan menyerahkan kendaraan kepada Kodim tidak terlepas dari adanya kesepakatan sebelumnya mengenai larangan aktivitas selama enam bulan.

Menurut Yusnin, persoalan minyak masyarakat di Muba tidak seharusnya ditangani secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak. Diperlukan pembahasan bersama untuk memperjelas mekanisme penertiban, pengelolaan, serta penyaluran minyak agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Ke depannya jangan sampai seperti ini lagi. Harus dilakukan rapat bersama Forkopimda untuk membahas persoalan ini lebih lanjut, sehingga tidak ada pihak yang bergerak sendiri-sendiri. Semua harus duduk bersama,” tutupnya.

Ia berharap melalui koordinasi Forkopimda, persoalan minyak masyarakat di Kabupaten Muba dapat menemukan solusi yang jelas, sehingga kepentingan masyarakat, kepastian aturan, dan kontribusi terhadap daerah dapat berjalan beriringan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement