Banyuasin, Expost.id
Pangkalan balai– Komisi II DPRD Kabupaten Banyuasin menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti aksi demonstrasi yang dilakukan Gabungan Kontraktor Banyuasin Bersatu (GKBB) terkait tertundanya pembayaran proyek tahun anggaran 2024.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II pada Senin (13/1) dan dipimpin oleh anggota Komisi II, Ali Mahmudi, serta dihadiri sejumlah anggota dewan lainnya, termasuk Syarifuddin, Sriyatun, Sucipto, dan Herli.
Dalam pertemuan tersebut, Syarifuddin mengungkapkan bahwa belum ada keputusan konkret terkait pembayaran proyek karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin masih harus melakukan rapat lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).
“Menurut penjelasan dari BPKAD, pembayaran atas proyek-proyek tersebut kemungkinan besar baru dapat direalisasikan pada Anggaran Perubahan, yaitu sekitar Oktober 2025,” ujar Syarifuddin.
Sementara itu, menanggapi keluhan para kontraktor yang menghadapi tekanan dari pihak rekanan akibat utang material bangunan dan upah pekerja, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menawarkan opsi bantuan berupa pinjaman kredit melalui Bank Sumsel Babel.
Meski demikian, Komisi II DPRD Banyuasin mendesak agar pemerintah segera mencari solusi yang lebih cepat. “Kami berharap pembayaran bisa dipercepat, idealnya pada bulan Mei atau Juni, sehingga para kontraktor dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak terkait,” tegas Syarifuddin.
Aksi demonstrasi GKBB sebelumnya mencerminkan kekecewaan para kontraktor terhadap tertundanya pembayaran proyek, yang dinilai berdampak pada kelangsungan usaha mereka. Komisi II DPRD Banyuasin berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan ini agar solusi terbaik segera ditemukan.
Selain BPKAD, rapat tersebut juga dihadiri oleh Bapenda, Asisten III Setda Banyuasin, serta para kontraktor yang terdampak.(Arie id)
